Beda perspektif dan penggunaan rujukan "zona terlarang" dan "zona terbatas" menurut UU No. 1 Tahun 1973 dan PP No 5 Tahun 2010

Penggunaan istilah zona keamanan dan keselamatan untuk anjungan migas, rig, kapal seismik dan objek lainnya di laut yang memerlukan zona bebas dari kegiatan lain, sering dirujuk. Namun rujukan tersebut sebaiknya dipilah antara UU No. 1 tahun 1973 atau PP No. 5 tahun 2010 tentang kenavigasian. Berdasarkan penelusuran saya terdapat perbedaan perspektif dan punggunaan rujukan antara UU No 1 tahun 1973 dengan PP No 5 tahun 2010.

Rangkumannya adalah sebagai berikut:

• Rujukan peraturan zona terlarang dan zona terbatas untuk Kapal Survei Seismik, Rig Pemboran à UU No 1 tahun 1973
• Rujukan peraturan zona keamanan dan keselamatan untuk anjungan lepas pantai (platform), FPSO, Pipa bawah air dan well head à PP No 5 Tahun 2010, Permenhub No. 25 tahun 2010.
• Hierarki peraturan tentang navigasi adalah: UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran > PP No 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian > Permenhub PM No. 25 tahun 2010 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Jadi, PP No 5 tahun 2010 ini memang tidak merujuk pada UU No. 1 tahun 1973.

 Note: tulisan miring (italic) merupakan bahasa peraturan/undang-undang

Perspektif UU No. 1 tahun 1973

Pasal 6

(1)    Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini,dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

(2)    Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut pada ayat (1) pasal ini terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

(3)    Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.

Bagian Penjelasan

Pasal 6

(2) Yang dimaksud dengan daerah terlarang dalam ayat ini adalah daerah dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat dan membuang/membongkar sauh (safety zone atau restricted navigation area).

(3) Yang dimaksud dengan daerah terbatas dalam ayat ini adalah daerah dimana kapal pihak ketiga boleh melewatinya, tetapi dilarang membuang sauh (prohibited anchorage area).

Perspektif PP No. 5 Tahun 2010

Pasal 1

(16)  Zona Keamanan dan Keselamatan adalah ruang disekitar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu.

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud tersebut terbagi atas 3 peruntukan;

1.       Pada BAB III tentang SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN, Bagian Kelima: Zona Keamanan dan Keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran à pengaturan khusus bangunan  atau  instalasi  Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (spt: suar)

2.       Pada BAB V tentang TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN, Bagian Kelima: Zona Keamanan dan Keselamatan Telekomunikasi-Pelayaran à Pengaturan khusus Telekomunikasi-Pelayaran (spt: stasiun radio pantai)

3.       BAB VII tentang BANGUNAN ATAU INSTALASI DI PERAIRAN (Pasal 92 sampai 97)  à Pengaturan tentang bangunan dan instalasi di perairan

Pasal 92

(1)    Yang  dimaksud  dengan  “bangunan  atau  instalasi”  adalah  setiap konstruksi  baik  berada  di  atas  dan/atau  di  bawah  permukaan perairan.

Pasal 94

(1)    Pada  setiap  bangunan  atau  instalasi  di  laut   wajib dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2)    ....

(3)    Menteri  menetapkan  zona  keamanan  dan  keselamatan berlayar pada setiap bangunan atau instalasi.

(4)    .....

(5)    Batas zona keamanan dan keselamatan terdiri atas:

a.  zona  terlarang  pada  area  500  (lima  ratus)  meter dihitung  dari  sisi  terluar  instalasi  atau  bangunan; dan

b.  zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh)  meter  dihitung  dari  sisi  terluar  zona  terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar bangunan.

Keterangan tentang jenis bangunan atau instalasi di perairan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM No 25 tahun 2010 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Termasuk juga penjelasan tentang zona keamanan dan keselamatan dijelaskan dalam Permen ini.

Pasal 3

(2) Bangunan dan/atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.  anjungan lepas pantai (platform);

b.  tangki  penampung  terapung  (floating  production  storage oil);

c.  pipa dan/atau kabel bawah air;

d.  tiang penyanggah dan/atau jembatan; dan

e.  oil well head.

Semoga bermanfaat.