Langsung ke konten utama

DKI Jakarta Siap dengan e-AMDAL untuk Digitalisasi AMDAL Mendukung Jakarta Smart City


Jakarta, 14 Oktober 2019



Pada hari Senin/ 14 Oktober 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan Sosialisasi E-Amdal DKI Jakarta di kantor DLH DKI, Casablanka Kuningan Jakarta.


Sosialisasi ini merupakan bagian dari Kegiatan Peningkatan Layanan Penilaian Dokumen Lingkungan. Acara dibuka oleh Ibu Rina Suryani selaku Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan DLH DKI Jakarta dengan menyampaikan latar belakang program e-Amdal sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh DLH DKI selama ini, diantaranya:
  • Proses Amdal selama ini masih dilakukan secara manual dengan dokumentasi fisik yang sudah memakan space yang besar dan tidak terawat
  • Mendukung dokumentasi dan percepatan proses Amdal dan  mendukung OSS (Online Single Submission). Program ini akan dinitegrasikan dengan Jakarta Smart City
  • Aplikasi E-Amdal ini ditargetkan efektif digunakan pada Januari 2020. DImana setelah system e-Amdal ini diberlakukan maka seluruh proses Amdal/Adendum/DELH akan mengikuti proses di e-Amdal dari awal hingga SKKL dan IL diterbitkan
Lebih detail mengenai aplikasi E-Amdal ini disampaikan oleh Bpk. Fahri dari konsultan (Media Cipta Informasi) sebagai penyusun aplikasi e-Amdal DKI Jakarta.

Ada 3 jenis aplikasi e-AMDAL, yaitu: 
  1. Web-App: www.e-amdal.jakarta.go.id (belum dilaunching) info estimasi sekitar 2 minggu kedepan karena saat ini masih dalam proses penyempurnaan termasuk masukan dari sosialisasi hari ini. Proses perizinan Amdal diproses lewat Web-App ini.
  2. Andorid-App: salah satu fungsinya untuk melihat status proses Amdal yang dilakukan dengan melakukan barcode scan (QR Code) yang diperoleh saat registrasi (sama dengan nomor Registrasi yang diterima dari PTSP).
  3. WebGIS: Untuk melihat overlay lokasi rencana kegiatan dengan informasi kebencanaan dan tata ruang DKI Jakarta. 
Adapun proses yang dilalui antara lain: 

  • Pendaftaran proses Amdal dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dari PTSP diperoleh nomor token (nomor registrasi) sebagai nomor registrasi di e-Amdal
  • Daftar di proses e-AMDAL pendaftaran dengan menggunakan data NPWP pemrakarsa (untuk validasi).
  • Pada dashboard e-AMDAL pemrakarsa memasukkan No. Reg dari PTSP untuk mengidentifikasi jenis layanan yang diinginkan
  • Jika sudah tervalidasi semua data, maka proses AMDAL sudah bisa dilakukan.
  • Data-data teknis, penyusun, rencana kegiatan , rona lingkungan diupload disistem Web-App (sama seperti proses dadu-online atau sekarang amdal.net)
  • Tahapan AMDAL tetap seperti biasa. Konsultasi Publik, Penyusunan KA, Sidang Komisi dll.. Hanya saja prosesnya didokumentasikan dan diupload di Web-App.
  • Semua proses dalam dokumen AMDAL/Adendum (rincian isi dokumen) harus diisi dalam tabel-tabel yang mandatory ada dalam Web-App.
  • Pada setiap tahapan terdapat ETA (durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahapan tersebut/argo). Jika proses gagal dilakukan dalam durasi yang dberikan maka proses diulang kembali dari awal (PTSP). 9. Semua proses
Beberapa catatan diskusi yaitu:
  • E-Amdal belum mengakomodir P23/2018 tentang klasifikasi Adendum tipe A/B/C.. Hal ini akan menjadi masukan perbaikan dalam e-Amdal.
  • Proses arahan/penapisan apakah suatu kegiatan wajib Amdal atau Adendum A/B/C serta PIL tetap dilakukan secara manual (bukan bagian proses dari e-Amdal)
  • Pertanyaan dari hadirin yang lain adalah apakah e-Amdal ini akan paperless dan menggantikan proses Amdal ? Jawabnya tidak… Dokumen Amdal dan proses Amdal hingga diterbitkan SKKL dan IL tetap dilakukan seperti biasa, hanya saja semua proses didokumentasikan dalam webApp e-Amdal tersebut.

#NS

Komentar

Posting Populer

Konversi Nilai Mata Uang Zaman Penjajahan Belanda dengan Rupiah Republik Indonesia hari ini

Beberapa tahun belakangan saya suka membaca buku-buku lama, baik dalam bentuk novel , roman , biografi dll. Beberapa buku yang telah saya baca berlatar setting sekitar tahun 1860an, 1890an sampai 1920, awal 1900 hingga 1950an. Ternyata dengan banyak membaca karangan-karangan lama cukup membuat wawasan kita bertambah. Bagi saya terutama, hal-hal mengenai sejarah bangsa adalah suatu hal yang sangat ingin saya pelajari. Setidaknya dengan mempelajari sejarah dengan cara berbeda (bukan dari pelajaran sejarah di sekolah) saya bisa mengerti saat ini kita berada dimana. Ada hal yang menarik perhatian saya selama membaca karangan-karangan lama tersebut. Yaitu tentang mata uang. Dalam beberapa cerita selalu disebutkan harga, biaya dengan mata uang yang berlaku saat itu.  Jadi, selama setidaknya periode akhir 1800 hingga sebelum Indonesia merdeka, Bangsa kita di nusantara ( Hindia Belanda ) menggunakan mata uang gulden Belanda. Dalam beberapa cerita dituliskan dengan simbol f...

Religious Island - Sapudi, Sumenep Madura

Panorama View to East from Sapudi Island Usher "Pak Kyai" Location: Sapudi Island - Sumenep Madura Time: September 2014

Problem Solved! Cara memperbaiki Error pada saat menyimpan file PowerPoint (PPT) menjadi PDF

An error occurred while PowerPoint was saving file Kamu pernah juga mengalaminya? Silakan lanjutkan membaca, mudah-mudahan masalahnya bisa diatasi sebagaimana saya mengatasi masalah ini pada file saya. Istilah yang digunakan: PPT:       PowerPoint MS:        Microsoft .pptx:    Ekstensi file PowerPoint versi terbaru (Office 2010 sampai versi office 365) Microsoft Community: Forum tanya jawab tempat orang-orang curhat masalah produk microsoft Baru saja saya mengalami masalah error pada saat mencoba menyimpan (save as) dokumen PowerPoint (.pptx) ke PDF. Pesan errornya seperti terlihat pada Figure 1 , an error occurred while PowerPoint was saving the file. Ini rumit, karena MS PowerPoint tidak memberi tahu kita detail errornya ada dimana. Sehingga kita tidak tau bagaimana langkah resolusinya. Saya sudah mencoba mencari jawaban solusinya via google, munculah berbagai masalah yang sama, termasu...

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM KONSERVASI (Bagian 1)

Makalah ini disusun sebagai tugas akhir Mata Kuliah Konservasi pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor oleh kelompok Andrat, Ditha, Kismanto, Made & Saya sendiri ABSTRAK Keberhasilan pelaksanaan konservasi tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan, baik dalam proses penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Akan tetapi seringkali model pengelolaan konservasi yang diterapkan diterima tidak secara utuh untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan tersebut. Di Indonesia, pengelolaan pesisir dinilai masih kurang dalam hal integrasi kepentingan secara horisontal dan vertikal, sehingga banyak kasus kebijakan bersifat kontradiktif dan terjadi kebingungan atas tanggung jawab. Peran pemangku kepentingan dalam konservasi harus fokus pada sumberdaya yang kemudian menentukan siapa, kapan dan bagaimana konservasi itu dijalankan oleh siapa saja pema...

Jangan sampai salah data gara-gara format data di komputer berbeda dengan format sumber data

Gawat…! bisa terjadi mis-interpretasi data, yang berlanjut pada kesalahan analisis dan kesalahan pengambilan keputusan. Bahaya khan? Karenanya kita perlu sedikit paham mengenai seluk beluk format data ini, terutama format data apa yang sedang berlaku di komputer/laptop kita dan format data (eksternal) yang kita dapat dari sumber luar (misalnya: website , portal data dll). Hal ini, bagi saya, hanya terjadi pada program MS Excel pada saat mengimpor data dari format (ekstensi) yang berbeda misalnya: CSV, TXT, dll.  Seperti biasa, kita mulai dari daftar istilah dulu supaya kita yang membaca tidak salah mis-interpretasi juga. Mis-interpretasi           format data         MS Excel               Ekstensi                CSV         TXT Sebelumnya saya ...

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM KONSERVASI (Bagian 2)

Bagian sebelumnya:  PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DALAM KONSERVASI (Bagian 1) PEMANGKU KEPENTINGAN Pengertian Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan dalam konservasi diuraikan menjadi pemerintah (eksekutif dan legislatif) (Jentoft 2004; Cinner et al . 2012); pihak swasta (Jones et al . 2013; Campbell et al. 2013); masyarakat ( Harkes dan Novaczek 2002; Evans et al. 1997); institusi pendidikan (Jentoft 2004) , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan LSM Internasional di bidang konservasi ( seperti: WWF , Coral Triangle Center, The Nature Conservation ) (Bottema dan Bush 2012) . Penduduk lokal memiliki hak di lingkungan laut dan pesisir, sehingga pemangku kepentingan didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melalui pe manfa atan langsung sumberdaya atau berhubungan dengan lingkungan laut dan konservasi (Abecasis et al . 2013). Pemangku kepentingan merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik seca...

Be Your Own Barista - from Bon Appetit

Catatan singkat Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon

Kapal Payang Rumpon Kepulauan Seribu Permen 26 Tahun 2014 ini merupakan pengganti Kepmen KP No 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon. Dalam Permen yang baru ini dinyatakan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang melakukan pemasangan dan pemanfaatan rumpon wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR). Seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 poin 7 Pasal 1 poin 7 "Surat Izin Pemasangan Rumpon, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon" Selanjutnya di pasal 6 dijelaskan tentang alat tangkap yang boleh menggunakan rumpon (selain itu tidak boleh).. Pasal 6 Rumpon hanya dapat digunakan oleh kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan berupa: a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; c. pukat cincin grup pelagis besar; d. pancing ulur; dan e. pancing berjora...